GAGASAN

Surat Ulang Tahun Untuk Presiden

2011-09-10T01:35:00.000-07:00

Surat Ulang Tahun Untuk Presiden

Assalamualaikum Wr. Wb.

Apakabar Bapakku, Bapak Presiden.

Sudahkah pagi ini njenengan ucapkan hamdalah

Seperti burung pipit bersyukur malamnya nyenyak merebah

Bapakku, sudahkah pagi ini njenengan mencicipi secangkir kopi tanpa gula

Seperti ayam Jago mencoba suaranya menjelang fajar tiba

Bapakku, aku tahu, semalam njenengan tak nyenyak pejamkan mata

Malammu selalu di hantui kasak kusuk tikus dan buaya.

Tapi percayalah pak, itu resiko. Sebab, bapak memilih kamar dekat kandang tikus dan kandang buaya.

Aku percaya, njenengan bisa merubahnya menjadi istana.

Karena itu, bersyukurlah, semalam bapak tak bisa tidur karena tugas mulia.

Oh ya pak, masih ingatkan pak ? waktu aku masih duduk di bangku TK. Njenengan selalu cerita si licik kancil dan si rakus buaya.

Tetapi sehebat-hebatnya tupai melompat, toh akan jatuh juga.

Bapakku, aku masih ingat betul akan nasihatmu.

“siapkan nyali, rangkaikan berani, ikatkan ketegasan, hadapi segala resiko untuk melawan musuh”

Musuhmu adalah maling-maling dan perampok uang Negara yang setiap saat akan memangsa

Bapakku, bapak presiden. Usiamu sudah kepala enam. Aku mohon semangatmu tidak tenggelam.

Seperti yang sering aku katakan pak, aku ingin jadi anak yang sholeh. Doa ku untuk orang tuaku yang sedang menata masa depan hidup anaknya.

Maafkan aku pak, jika semalam aku menjerit, berteriak mengeraskan suara., hingga tidurmu tak nyenyak. Tapi percayalah, jeritanku, teriakanku dan suara lantangku adalah cinta.

Kiranya itu dulu yang ingin aku sampaikan dalam surat ini. Lain kali aku sambung lagi, terutama jika saat semangat bapak mulai mengendur dalam membasmi tikus-tikus dan buaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 10 September 2011

TTD

Abdul Muiz Syaerozie

Spirirtualitas Kemanusiaan

2010-09-29T22:37:00.000-07:00

Menohok Ke-Iman-Nan

Suatu ketika aku di sekap oleh suasana pengap. Ku perhatikan dari ujung depan hingga belakang, tidak ada satu pun jendela kaca terbuka. Semua di tutup rapat-rapat. Jika saja ada yang menikmati kepulan asap rokok, entah berapa tetes keringat yang harus dikucurkan. Tetapi tenyata tidak. Tidak ada satupun yang menikmati Djarum Super dan sejenisnya.

Sudah pengap berjubel pula. Demikianlah penumpang bus Senin-Bekasi yang ku tumpangi. Dari yang duduk hingga berdiri, menambah kesulitanku memperhatikan gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Padahal, aku sudah berjibaku melawan uap tebal yang menyelimuti jendela kaca. Hujan lebat rupannya sedang memenangkan situasi. Jangankan pemandangan diluar, laju roda bis pun dibikin merayap.

Entah bagaimana gejolak kejiwaanku. Marah atau sedih. Yang pasti, suara itu terdengar melengking. “Malam Minggu” lagu Gomblo itu dialunkan dengan nada cempreng. Berbaur ke tengah kerumunan penumpang. Melayang kesetiap daun-daun telinga. Beradu cepat dengan bau keringat diujung lubang hidung.

Ku sempat usahakan agar tatapan mataku mampu menembus pinggang-pinggang penumpang. Aku tak putus asa, kendatipun kadang diganggu oleh bokong-bokong orang dewasa. Aku berhasil menatap pengamen kecil. Jemarinya yang mungil, kuperhatikan cukup lihai memetik sinar gitar kecil.

Bukan lantaran suaranya yang menganggu, atau lagunya yang merdu. Aku hanya ingin memastikan apakah benar suara itu bermuara pada sikecil..? benarkah “Malam Minggu” itu di lantunkan oleh anak yang senasib dengan “Si Budi di Tuguh Pancoran”..?. Sungguh menyedihkan. Anak itu benar-benar telah dirampas hak main dan belajarnya.

Bola mataku berkaca-kaca. Penuh harap masih ada suara-suara pembelaan atas dirinya. Aku tak peduli, apakah dari sudut kursi empuk digedung sana, atau dari bangku-bangku penumpang yang tak jauh dari nasib mereka. Kususuri satu persatu wajah-wajah manusia. Kemanakah sisa “kado emas” yang kemarin mencuat di layar kaca. Apakah limaratus rupiah dari kantong bajuku telah mengembalikan hak main dan belajarnya. Dimanakah suara-suara pembelaan kaum dhuafa dari orang-orang di bawah ragam bendera. Percayalah, anak itu masih menjadi mainan keserakahan umat manusia.

Belum sempat ku temukan sikap keseriusan para pengusung tema-tema kemiskinan. Belum sempat pula ku berburuk sangka kepada mereka. Aku sudah dibikin terperanga. Ibu paruh baya bercelana jeans itu membuat aku tak percaya. Tempat duduk yang tak jauh membuat perhatianku berpaling. Kupasang telingaku penuh kewaspadaan. Aku singkirkan sekuat tenaga suara rombeng pengamen kecil itu. Sejenak, hanya ingin memastikan; tidakkah salah kalimat-kalimat yang muncul dari mulut perempuan itu.

Sekilas memang aku tak percaya, Perempuan paruh baya, dengan jeans dihiasi motif bunga-bunga. Berbaju model “nakal”. Tanpa bungkus jilbab maupun cadar, beristighfar ditemani jari jemarinya sebagai alat penghitung. Aku perhatikan dari balik baju penumpang, tangannya di letakkan pada muka bangku di depan. Perhatianku luput dari perhatiannya. Seolah-olah apa yang dilakukannya tanpa ada perhatian orang lain. Benar prasangkaku. Dia telah bertyammum. Melakukan sholat diatas kendaraan.

Padahal, sejak awal aku sudah mengira. Dengan bajunya yang model “nakal”, memancing nafsu si hidung belang, tanpa jilbab dan cadar, Dia jauh dari Tuhannya. Tetapi nyatanya, aku yang sok religius, aku yang sok moralis, tidak lebih dekat dengan Tuhanku. Sungguh aku tertipu dengan kostum-kostum dan penampilan kulit belaka. Terus, bagaimana orang-orang yang disekeliling masjid-masjid kota, di kurung jubah-jubah dan pakaian ala Turki, di tumbuhi jenggot-jenggot dan kening bercak hitam sebagai tanda sujudnya mendalam dengan mudahnya menenteng pedang dan pentungan untuk menghakimi keimanan. Hanya dari kulit semata..? sungguh tanyaku bikin bimbang.

Kulihat pengamen kecil itu mundur kebelakang, setelah menatap tajam; berapa rupiah uang yang kumasukkan. Dia hanya menyisakan “terimakasih bang” untukku. Selanjutnya ditelan jubelan penumpang. Kini, lelaki berambut gimbal. Raut mukanya yang menyeramkan. kupastikan dia orang jalanan. Rambutnya yang tak pernah tersentuh sampho dan sabun pabrik si tuan polan, mengganti peran sikecil sebagai penyanyi jalanan.

Sorotan matanya cukup tenang. Tidak seperti pengamen kecil yang selalu gundah dengan gerak gerik Satpol PP dipinggir pos keamanan. Aku hanya menunggu lagu-lagunya dapat menyingkirkan suasana pengap dibekap hujan lebat.

Innalillah. Kukira lagu sronok yang ia suka. Sholawat mengepul dari mulut lelaki gimbal. Meredam gumam dan kejengkelan penumpang. Suasana pengap ditohok sigimbal untuk bersabar. Lidahnya fasih seperti mulut para santri. Jauh lebih fasih ketimbang ustadz di televisi. Sholawatnya menandakan dia pencita damai. Aku tak mampu menyikapinya, kecuali menyisakan limaratus rupiah untuk sangu kehidupannya.

Tuhan. Apalagi yang engkau sedang tunjukkan. Sikecil miskin tanpa pembelaan. Perempuan paruh baya penohok iman. Sigimbal semrawutan pencinta damai. Agamaku, agama pembelaan. Agamaku, agama banyak jalan. Agamaku, agama perdamaian dan rohmatan lil ‘alamin. Itulah jawaban untuk langkah kakiku yang meninggalkan pintu bis di tempat tujuan.

Abdul Muiz Syaerozie

Jakarta 23 September 2010.

Essai

2010-04-26T10:00:00.000-07:00

Gus Dur, Gus Mus dan Ayahku

Sebuah Catatan Pendek

Suatu malam mataku tak dapat melawan kantuk. Padahal, lebih dari 7 tahun siangku menjadi malam dan malamku menjadi siang. Dalam hitungan menit, aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Kecuali, aku telah mimpi, ketika jiwaku terjaga dari tidurku yang pulas.

Duduk di depan anak-anaknya, ayahku bercerita tentang arti kehidupan. Aku tak dapat banyak menangkap. Boleh jadi karena otakku lebih banyak dikuasi dosa-dosa, sehingga proses pencernaannya agak telmi. Atau mungkin juga karena cerita itu dalam mimpi yang alur peristiwanya kadang kurang beraturan. Itulah mimpi, bunga-bunga tidur. Bernasib buruk, Lantaran sering dituduh tak punya arti. Tetapi mimpi tidak sehina itu. Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, atau yang biasa dipanggil imam Ghozali, mengangkat mimpi sebagai bagian dari epistemologi dengan catan-catatan tertentu.

Ayahku kerap mengangkat kedua tokoh idolanya; Abdurrahman Ad-Dhakhil yang akrab dipanggil Gus Dur, Mustofa Bisri yang familier dipanggil Gus Mus. Baginya, kedua tokoh itu adalah ulama yang mampu menyeimbangkan kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Begitu sempurnanya kedudukan kedua tokoh itu di mata ayahku. Gus Dur dan Gus Mus, menurut ayahku di tengah cerita dalam mimpi itu, adalah Kyai yang memiliki orientasi, visi dan misi kehidupan yang jelas.

Gus Mus mampu memenuhi hasrat al-Jannatu tahta aqdami al ummahat. Sedangkan Gus Dur bisa membuat orang-orang yang terpinggirkan masih merasa punya kehidupan ketika berada disampingya. Dengan kesalihan dan kealiman, Gus Mus sering bercengkrama dengan penciptanya. Melalui qur’an, puisi, ngaji kitab dan bahkan sungkem pada orang yang melahirkan, Gus Mus menjadikan itu semua sebagai medan pengembaraan spiritualnya. Taqarrub ilallah Gus Mus, tidak membuat beliau mengabaikan tuntutan hak sesama makhluknya. Gus Mus masih tetap meladeni semua tamu yang singgah dirumahnya.

Dengan kesalihan dan kealiman pula, Gus Dur menjadi sosok pemaaf. Berbagai caci dan makian yang bertubi-tubi dari orang-orang yang sebenarnya masih awam, Gus Dur tetap memaafkan atas khilaf orang-orang yang membencinya. Gus Dur tidak pernah lelah menanamkan benih-benih perdamaian, benih-benih kasih sayang di tengah kehidupan yang liar dan garang. Gus Dur juga sering soan ke nisan-nisan kekasih Tuhan. Karena itu semua, kata ayahku, Gus Dur dan Gus Mus adalah sosok ulama yang dicintai para ulama dan sosok ulama yang mencintai para ulama. Gus Dur dan Gus Mus merupakan sosok yang dicintai banyak manusia sekaligus sebagai sosok yang mencintai banyak manusia.

Menjadi ‘alim dan Sholih tidak semudah membalikkan tangan. Menjadi orang ‘alim dan sholih, kata ayahku, perlu mengerahkan segala kemampuan, Badzlul wus’i. Mencermin kepada tokoh-tokoh ‘alim dan sholih adalah salah satu cara menumbuhkan keinginan untuk menjadi orang ‘alim dan sholeh. Dan mengenal lebih dekat orang ‘alim dan sholeh akan membangkitkan rasa cinta kita terhadap kealiman dan keshalihan. Mungkin karena inilah ayahku mengungkapkan kedua tokoh idolanya dalam cerita dimimpiku yang panjang itu.

Namun sayangnya, aku tidak mampu mengimplementasikan nasihat ayahku yang dituturkan secara Implisit. Aku memang mencintai Gus Dur dan Gus Mus. Tapi, rasa kecintaan kepada kedua idola ayahku itu tidak dapat melebihi kecintaanku terhadap ayahku sendiri. Selain Gus Dur dan Gus Mus, idolaku adalah ayahku. Gus Dur dan Gus Mus menjadi idola ayahku karena ka’aliman dan kasalihannya, sedangkan ayahku menjadi idolaku karena kemampuannya merangkai cerita kedua idolanya menjadi bunga-bunga dalam tidurku.

Wallahu’alam bissawab.

Ahmadiyyah

2008-05-26T12:46:00.000-07:00

Ahmadiyyah dan Problem Kesesatan dalam Beragama
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

“Demi Allah, ini adalah fitnah. Saya akan tetap mempertahankan bahwa Tuhan saya adalah Allah Swt. Muhammad adalah utusan Allah. Saya tidak menganggap Tadzkirah sebagai kitab suci, saya akan mempertahankan Alqur’an 30 juz sebagai kitab suci” demikian kutipan pernyataan yang dilontarkan secara lantang dengan nada emosional oleh seorang nenek tua pengikut Ahmadiyyah di Padang Sumatra Barat. (Trans 7/23 /04/ 2008)

Pernyataan itu dilontarkan sebagai aksi protes atas tuduhan yang menyudutkan kelompok ahmadiyyah di Indonesia. Kita tahu bahwa Ahmadiyyah dianggap telah menodai Islam. Mencoreng sakralitas dan kesucian ajaran Islam. Karena itu, Ahmadiyyah dituntut untuk dibubarkan serta dilarang berkembang di Indonesia oleh sekelompok orang-orang yang menganggap dirinya paling benar.

Pengakuan nenek tua pengikut Ahmadiyah, sebagaimana dikutipan diatas, membuat kita merasa ragu dan perlu kembali mempertanyakan fatwa MUI dan keputusan BAKORPAKEM yang menyatakan Ahmadiyyah sebagai aliran ”sesat”, hingga dilarang hidup di Indonesia. Atas landasan apa MUI dan BAKORPAKEM menghakimi Ahmadiyyah sebagai aliran yang keluar dari garis-garis aqidah Islam?

Peroalan ini penting, mengingat, setiap apa yang diputuskan oleh BAKORPAKEM dan fatwa MUI selalu menuai kontroversi, menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan memicu konflik horisontal. Bahkan pada taraf tertentu mengancam disintegrasi Bangsa. Selain itu, putusan BAKORPAKEM dan fatwa MUI juga memperpuruk posisi Indonesia dalam hal kebebasan beragama dimata internasional.

Kesesetan dalam Islam

Secara etimologis, kata sesat atau dhillun, sebagaimana dalam a Dictionary of modern written arabic, mengartikan a straying from the right path or from truth. artinya kesasar atau tersesat dari kebenaran.

Sedangkan secara teologis, kata dhillun difungsikan untuk menunjukkan makna penyimpangan dari ajaran-ajaran aqidah yang resmi. Penyimpangan ini bisa berwujud pengingkaran maupun penyekutuan. Pengingkaran berarti meniadakan dan tidak mengakui sesuatu yang seharusnya ada dan diakui. Sedangkan penyekutuan berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain yang seharusnya tidak perlu disamakan.
Dalam konteks Islam, sebagaimana pendapat Taqiyuddin dalam Kifayatul Ahyar bahwa pengingkaran dan penyekutuan dapat terjadi melalui ucapan, perbuatan dan keyakinan (i’tiqad). Dalam karyanya itu, taqiyuddin mencontohkan pengakuan sesorang menjadi nabi dan dibenarkan oleh orang lain mengakibatkan pengaku nabi dan pembenarnya telah melakukan kekufuran. Mungkin inilah diantara yang menjadi landasan BAKORPAKEM menyimpulkan sesat kepada kelompok Ahmadiyyah.

Tetapi, pengingkaran terhadap kenabian Ghulam Ahmad dan pengingkaran Tadzkirah sebagai kitab suci, seperti terungkap dalam kutipan diatas, menunjukkan bahwa dalam tubuh Ahmadiyyah terdapat berbagai variabel keyakinan. Inilah yang menjadi kelemahan BAKORPAKEM dalam menilai Ahmadiyyah.

Seharusya, BAKORPAKEM tidak memutuskan secara merata kepada kaum Ahmadiyyah sebagai kelompok aliran sesat. Sebab diantara sebagian mereka mempunyai keyakinan yang berbeda dengan sebagian yang lain. Ada yang mengakui Ghulam Ahmad sebagai nabi dan tadzkirah sebagai kitab suci, ada pula yang tidak meyakininya.

Menghindari Kekufuran

Persoalan sesat-menyesatkan bukan hal yang mudah dan remeh dalam etika beragama. Persolan ini, bahkan pada taraf tertentu akan menjadikan sesorang menjadi sesat. Sebagaimana dikatakan Taqiyuddin bahwa mengatakan kufur terhadap seorang muslim akan menyeret si pengata menjadi kafir.

Namun demikian, kekufuran atau kesesatan harus dihindari dalam kehidupan beragama. Karena, kesesatan adalah bentuk penyakit yag menggagalkan pencapaian keselamatan dalam tradisi beragama. Hal ini paling tidak mendorong kita untuk merumuskan cara pengantisipasian terhadap kesesatan dalam kehidupan beragama.

Model sesat-menyesatkan yang selalu di peragakan oleh MUI dan BAKORPAKEM bukan cara yang ideal bagi upaya menghindari dari kesesatan. Sebab efek negatifnya justru lebih besar dibanding pencapaian untuk menjernihkan kehidupan beragama.

Misalnya, karena fatwa MUI dan keputusan BAKORPAKEM, masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyyah, pengrusakan tempat ibadah dan memicu konflik horisontal. Selain itu, apa yang dilakukan MUI dan BAKORPAKEM sangat mengancam bagi pertumbuhan keagamaan kedepan. Bahkan ditengarai berseberangan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah yang paling efektif sebenarnya adalah penguatan kembali pendidikan agama. Selama ini pendidikan agama, baik yang dibawah naungan departemen Agama maupun Pesantren, kurang berjalan efektif. Penguatan pendidikan agama dapat diwujudkan jika MUI dan BAKORPAKEM menjadi bagian yang merumuskan startegi sekaligus mengawal pendidkan agama dalam ragka menghindari kesesatan. Bukan sebagai hakim baru dan ”polisi” dalam kehidupan beragama.

Melalui pendidikan agama, diharapkan masa depan kehidupan beragama tumbuh dengan sehat. Kesesatan dapat diminimalisir dan tentu tanpa harus ada yang disakiti. Melalui penguatan pendidikan agama pula, persoalan kesesatan dalam beragama tidak mudah ditunggangi kepentingan politik sesaat. Sebab pada praktiknya, sesat menyesatkan selalu dimanfaatkan dalam memuluskan kepentingan politik kelompok tertentu.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UINSunan Kalijaga Yogyakarta aktif di KSS (Komunitas Seniman Santri) Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon

dइमुँत दी http:/www.nu.or.id

Demonstarsi

2008-05-26T12:42:00.000-07:00

Mengapa Harus Demonstrasi ?
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Sejak pemerintah republik Indonesia mengizinkan investor asing untuk membikin jalan tol melintasi areal pesantren terdengar oleh khalayak umum, muncul aksi protes massa yang dipelopori kalangan santri, Kyai dan masyarakat Pesantren Bababkan.

Aksi demonstrasi yang bertubi-tubi itu lantaran dipicu oleh sikap kegegabahan pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yang non populis (tidak merakyat). Anggapan ini bermula dari inkonsistensi pemerintah sewaktu sosialisasi kepada para pejabat pemerintah Desa.

Pengakuan dari sebagaian besar kepala desa (Kuwu) bahwa departemen PU, baik dipusat, propinsi dan kabupaten, telah mensosialisasikan rencana pembuatan jalan tol dengan areal yang tidak membelah kawasan pesantren Babakan, yakni berada disebelah utara komplek pesantren. ”saya ingat betul, yang disosialisasikan kepada kami adalah trans tahun 2007” kata kosim, kuwu Babakan. Tetapi kenyataan dilapangan justru berbeda. Rencana itu tidak sesuai dengan yang disosialisasikan. Sehingga ditengah masyarakat gresroot terjadi gejolak pemrotesan yang luar biasa.

Hal ini memang ada runtutannya. Dulu, sewaktu zaman Orde Baru, rencana itu sempat memanas. Pemerintah Orde Baru dan kalangan Kyai sama-sama ngotot. Hingga akhirnya ditetapkan suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut adalah rencana trans jalan tol digusur kearah selatan lagi, agar tidak membentur langsung fisik bangunan Pesantren.

Padahal kesepakatan itu hanya menguntungkan satu pihak. Masalahnya, jika kita pahami, yang diharapkan pesantren pada waktu itu adalah bahwa pembangunan jalan tol tetap kudu dilakukan, namun tidak harus menggusur bangunan pesantren dan tidak harus berada di areal yang sengaja direncanakan untuk pengembangan pesantren dimasa yang akan datang. Tetapi protes Kyai menemui kebuntuan. Hal itu, katanya, karena ada intimidisi (diancam). Akhirnya, kalangan Kyai mengalah. Jalan tol terpaksa melintasi dan berada di areal yang direncanakan sebagai lahan pengembangan kedepan pesantren.

Tetapi pasca reformasi (setelah rezim Soeharto dipaksa mundur kalangan Mahasiswa), rencana tol kembali berubah. Semula berada di kawasan pengembangan kedepan pesantren, kini berada di sebelah utara, jauh dari lingkungan pesantren (lihat rancangan trans 2007). Dan bentuk perubahan inilah yang disosialisasikan pemerintah sekarang kepada setiap kepala desa. Lagi-lagi fakta dilapangannya tidak sesuai dengan yang di informasikan. Ada apa dengan hal ini?. Sungguh amat membingungkan wong cilik.

Yang jelas, inkonsistensi inilah yang memicu aksi protes kaum santri saat ini. Hanya saja protes yang mereka lakukan sangat berbeda dengan cara protes yang dilakukan pesantren Babakan pada waktu dulu. Dulu, aksi protes tidak melibatkan massa (hanya dilakukan oleh para Kyai), dan itu pun dilakukan melalui lobi atau sowan kepemerintah secara intensif (terus-menerus). Sedangkan protes pesantren saat ini dilakukan melalui demonstrasi (unjuk rasa) sekaligus dialog intensif. Mengapa harus demonstrasi?

DEMONSTRASI DALAM NEGARA DEMOKKRASI

Semarak demonstrasi sebenarnya bukan kali ini saja. Aksi demonstrasi sering dilakukan oleh berbagai kalangan dan diberbagai daerah dengan kasus yang berbeda. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan masyarakat Muria Jawa tengah dalam rangka memprotes rencana pemerintah yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Mereka melakukan demo karena khawatir lingkungan mereka akan terkena dampak negatif yang ditimbulkannya. Atau aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat desa Kanci kabupaten Cirebon dalam rangka memprotes rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), juga dengan alasan yang sama.

Contoh lainnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para korban lumpur Lapindo di Sidoarjo jawa timur. Mereka menuntut keadilan karena rumah, tanah, sawah dan kehidupan sosio-ekonomi mereka menjadi mati diakibatkan luapan lumpur lapindo. Atau demonstrasi masyarakat Kanci yang memprotes tanahnya dibayar murah, padahal janji sebelum proyek jalan tol dibangun, tanah mereka akan dibayar mahal. Begitu pula aksi demonstrasi yang dilakukan santri, Kyai dan masyarakat Babakan Ciwaringin Cirebon dalam rangka memprotes jalan tol yang melewati areal pengembangan pesantren. Dan yang terakhir inilah bagi penulis cukup meraik.

Sebab, sejauh yang mengemuka dalam kesadaran kaum santri adalah bahwa demonstrasi merupakan cara-cara non etis dalam menyampaikan aspirasi. Artinya, demonstrasi dianggap tidak berakhlaq, apalagi jika dilakukan oleh kalangan santri. bahkan, aksi demonstrasi, bagi anggapan kaum santri, akan membuat nama baik santri dan pesantren tercoreng. Padahal anggapan ini salah kaprah.

Menurut KH. Said Aqil Siradj, seorang pakar tasawuf kontemporer dalam bukunya ”tasawuf sebagai kritik sosial” berpedapat bahwa :

”Dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi adalah wajar dan bahkan bisa menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa demonstrasi akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah tertata sedemikian rupa. Sebab, tarik menarik kepentingan – betapapun kepentingan itu sudah dianggap paling ideal – akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga, demonstrasi bisa menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif”.

Oleh karena itu, sikap anti demonstrasi tidak berlaku bagi negara demokrasi. Malah anti demonstrasi adalah khas watak kekuasaan otoriter yang sengaja dibentuk untuk mengamankan kekuasaan. Jangankan protes yang dilakukan secara bersama-sama, protes secara individu pun tidak diperbolehkan ditengah kekuasaan yang berkarakter otoriter.

Di Indonesia sekarang ini, aksi protes dengan melakukan demonstrasi diperbolehkan selagi tidak berbuat anarkis. Dan hal itu dilindungi oleh undang-undang negara republik Indonesia. Bahkan menurut pendapat Kang Said (panggilan akrab KH. Said Aqil Sirajd) dalam bukunya tersebut bahwa ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang, sulit membuka ruang dialog, cenderung menyengsarakan rakyat, maka aksi protes masyarakat bukan hal yang buruk. Malah masyarakat harus mengingatkannya. Dalam kondisi seperti ini, justru orang yang diam dan yang melarang demonstrasi itulah yang perlu dipertanyakan.

Wallahu ’Alam bissawab

Penulis adalah Sekjend KSS (Komunitas Seniman Santri)

Dimuat dalam Bulletin DJatira

Politik Pilgub

2008-05-26T12:39:00.000-07:00

DRAMATURGI POLITIK PILGUB
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Hanya dalam hitungan hari, PILGUB Jawa Barat segera digelar. Ini berarti bahwa tahapan-tahapan ritual menuju titik puncak pesta demokrasi setidaknya akan dan telah dilakukan dengan sekian sitematikanya. Mulai dari konsolidasi elit politik, perebutan kendaraan politik, penggalangan massa sampai pada prosesi kampanye.

Dalam momentum ini, kita selalu dipertontonkan pada sebuah aksi dari para aktor politik yang sarat dengan kepura-puraan, manipulasi dan seolah-oleh benar-benar terjadi. Artinya, dalam momentum pilkada, kita sedang menonton dramaturgi politik yang diperagakan para tim sukses, elit politik dan calon pemimpin masa depan.

Karena itu, kita dapat menyaksikan setiap elemen yang menjadi pemeran dalam drama sederhana tanpa prolog dan epilog ini berprilaku dalam ranah yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Berakting secara menyakinkan hingga dapat menumbuhkan rasa simpati dalam jiwa kesadaran para penonton. Titik arahnya menggiring penonton pada suatu anggapan prihal kapasitas, moralitas dan integritas figure calon yang bersangkutan.

Ada scenario yang disusun secara sistematis. misalnya, dalam upaya membangun simpati masyarakat, kita dapat menonton aktor dramaturgi politik berakting dalam dua kategori bentuk aksi. Pertama kategori aksi social-kemanusiaan. Seperti memberi bantuan sembako kepada masyarakat miskin, membiayai sekolah bagi anak-anak yatim, membuka pos kesehatan geratis untuk masyarakat dalam jenjang waktu yang terbatas dan setiap aksi-aksi social yang dilakukan menjelang masuknya masa kampanye.

Secenario ini dikemas seolah-olah apa yang dilakukannya karena factor kemanusiaan. Padahal, dibalik aksi socialnya terselubung manipulasi dan pendustaan terhadap masyarakat. Masyarakat dibohongi dan didustai dengan cara menampilkan wajah kemanusiaan yang bersifat sesaat dan akan hilang secepat kilat ketika dramaturgi politik telah usai.

Kedua, kategori aksi social keagamaan. Seperti istighosah bersama masyarakat, menghadiri pengajian, dan silaturrahmi ketokoh-tokoh agama. Hal ini diperagakan bukan dalam kapasitas kemurniannya mendekatkan diri pada sang khalik, melainkan juga difungsikan sebagai media politik.

Singkatnya, model skenario dramaturgi politik yang diperankan tim sukses, elit politik dan calon pemimpin masa depan dalam spectrum ini, sengaja difungsikan sebagai media sosialisasi sekaligus berfungsi untuk membentuk stereotype positif kepada figure calon yang bersangkutan ditengah masyarakat. Tentu pada gilirannya akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat.

Dengan memerankan sebagai sosok kepribadian yang shalih, dan sosok serta kelompok yang sensitive akan persoalan kemanusiaan, seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, aktor dramaturgi poitik mengharapkan terbangunnya citra positif tentang biografi calon ditengah masyarakat. Padahal solusi yang ditampilkan dalam dramaturgi politik hanya bersifat sementara. Dan itu tidak akan bisa menyelesaikan problem rakyat kecil sampai ketingkat akar-akarnya jika hanya dengan memberikan sebungkus sembako dan souvenir.

Tidak hanya itu, dalam dramaturgi politik, kita juga dapat menikmati betapa lihainya para aktor politik mengemas janji-janjinya dengan menggunakan bahasa komunikasi politik yang berbusa-busa. Patriotik dan emansipatorik. Yakni bahasa yang seakan-akan mengapresiasikan spirit pembebasan dari sekian masalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sekaligus menggambarkan jiwa keberpihakan sang aktor kepada kaum lemah.

Adalah benar bahwa sosialisasi program dan pencitraan sangat penting bagi proses pemenangan di kancah pemilihan kepala daerah. Namun, cara-cara yang digunakan cenderung hanya membentuk sikap apatis, pesimis dan pasif ditengah masyarakat. Bukankah kita sering melihat sikap masyarakat yang menyambut pilkada setengah hati, kerena sering dikecewakan oleh janji-janji elit politik yang tidak pernah di tepati ?. Bahkan pada taraf tertentu masyarakat cenderung memilih golput.

Cara-cara kalsik seperti itu juga yang menyebabkan tumbuhnya kesadaran politik pragmatis ditengah masyarakat. “Siapa yang mampu memberi uang lebih banyak maka dia akan dipilih”. Toh bagi mereka, siapapun yang terpilih, nasib rakyat kecil tidak pernah berubah.

Dari sisni, seharusnya para elit politik sadar bahwa cara klasik yang di tergambar dalam scenario dramaturgi poltik sangat tidak mendidik terhadap rakyat. Juga menghambat upaya pencapaian target perubahan nasib wong cilik. Sebab, scenario ini hanya menampilakan wajah kamuflase dan menumbuhkan mitos politik melalui program irrasional.

Oleh karena itu, elit politik seharusnya mampu membangun sekenario baru yang memberikan ruang secara terbuka bagi partisipasi aktif masyarakat. Caranya dengan mengganti sistem top-down menjadi button up dalam proses perumusan visi dan misi. Dengan kata lain, masyakatlah yang merumuskan arah kebijakan kepemimpinannya. Entah perumusan itu melalui organisasi masyarakat, paguyuban, lembaga sosial keagamaan, mapun melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sekaligus dilakukan kontrak politik bersama masyarakat untuk tetap komitmen pada visi dan misi rancangan bersama.

Dengan partrisipasi aktif masyarakat, akan terbentuk suatu sikap tanggung jawab ditengah masyarakat. Calon pemimpin pun akan sulit mengabaikan jani-janjinya. Dan nuansa gerak masyarakat bersama elite politik juga relatif baru. Mereka bukan lagi dua sisi yang terpisah, tetapi sama-sama menjadi aktor. Sehingga tidak ada lagi monopoli pemeran dalam dramaturgi politik. Inilah yang harus diwujudkan dalam momentum pilgub Jawa Barat.

Penulis adalah sekjend KSS (Komunitas Seniman Santri) dan staf pengajar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

BBM DAN REVOLUSI

2008-05-26T12:26:00.000-07:00

BBM, REVOLUSI DAN KEMERDEKAAN RAKYAT
Oleh Abdul Muiz Syaerozie

Demi untuk menghindari defisit dan krisis APBN, Pemerintah harus menaikkan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM). argumentasi ini bagi rakyat kecil dan miskin sangat irrasional. pasalnya, dalam kaca mata kaum miskin, tidak hanya dari BBM, negara ini dapat masukan. sektor-sektor lain pun sebenarnya menyumbang negara sangat luar biasa. seharusnya ini dimaksimalkan hingga dapat mengimbangi kondisi krisis BBM internasional.

Selain itu, yang menjadikan APBN mengalami deficit adalah karena anggaran belanja untuk kebutuhan pejabat sangat besar. hampir menyamai anggaran untuk kebutuhan rakyat. minimalnya, coba kalau anggaran untuk pejabat dikurangi, dan kebutuhan rakyat untuk sementara tetap seperti yang ada, mungkin tidak perlu pemerintah menaikkan harga BBM.

jadi, dalam pandangan kaum miskin, menaikkan harga BBM sengaja untuk menyengsarakan rakyat, menguntungkan pemodal, dan untuk mempertahankan anggaran belanja pejabat pada level yang tinggi. cara berpikir sederhana ini paling tidak menggugah kita untuk mengamini pendapat kaum miskin.

sebab, yang paling merasakan pahitnya kenaikan harga BBM adalah rakyat kecil. dari naiknya harga BBM, naik pula kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti tarnsportasi, komunikasi bahkan kebutuhan pokok. “Sudah sengsara malah dibikin sengsara”, demikian kata tukang becak di Babakan Ciwaringin Cirebon.

Revolusi karena BBM

Tak habis pikir. setiap pergantian kepemimpinan di negeri ini seolah olah menaikkan harga BBM menjadi suatu kewajiban dan menjadi tradisi dalam lika-liku perjalanan pemerintahan kita. Pada masa akhir pemerintahan Soeharto, BBM dinaikkan. masa Habibi dan Gus dur juga mengalami nasib yang sama. begitu pula pada masa kepemimpinan Mega, harga BBM selalu naik. Dan pada pemerintahan SBY-JK, yang pada masa kampanye berjanji tidak menaikkan harga BBM, juga tidak luput dari situasi ini..

Anehnya, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui tidak pernah di jadikan sebagai bahan pelajaran. Malah dianggapnya ringan. Menaikkan harga BBM, rakyat dipaksa, persoalan telah selesai. Yang unik, argumentasi yang diungkap nyaris sama. yakni kondisi BBM internasional melonjak tinggi, maka untuk menyelamatkan APBN harga BBM dinaikkan.

Ini menunjukkan bahwa elit-elit kita yang hendak menjadi pemimpin, dan elit-elit yang tergabung dalam tim ekonomi pemerintah, tidak pernah berfikir secara serius untuk dapat merumuskan solusi terbaik ditengah melonjaknya harga BBM. Mestinya, sesekali mencoba merumuskan langkah baru selain menaikkan harga BBM. Jika pun ada mengapa tidak dilaksanakan?

Disinilah titik keanehannya. Pasti ada sesuatu yang tak nampak dihadapan kita. Entah itu tekanan asing, keserakahan pejabat, ketulian pemerintah, atau kebekuan berpikir pemerintah kita.

Jika karena kebekuan berpikir pemerintah, maka hendaknya pendidikan di Negara kita harus benar-benar ditingkatkan kwalitasnya. begitu pula sumber daya manusianya. sehingga kedepan tidak ada lagi pejabat yang tak cerdas. Tetapi, jika karena keserakahan dan ketulian pemerintah, bahkan karena tekanan asing, maka revolusilah jawabannya. Revolusi mental, revolusi moral, revolusi kepemimpinan dan revolusi keterjajahan asing.

BBM dan Kemerdekaan Rakyat

Negara ini mempunyai banyak sumber minyak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah serius dikelola untuk kepentingan rakyat atau dikelola untuk kepentingan pemodal dan asing. Namun yang jelas rakyat sangat berharap, melalui kekayaan alam dinegeri ini termauk kaya minyak, kehidupan rakyat benar-benar merdeka.

Melalui bahan baker minyak, kita bisa menegaskan kemerdekaan bangsa dihadapan neokolonialisme. Sumber-sumber minyak dan berbagai kekayaan alam ini dikelola oleh Negara kita. investor asing dapat ikut bergabung jika mau di perintah dan tunduk pada system pembagian berdasarkan keputusan pemerintah Indonesia.

Dan ini bisa dilakukan jika pemerintah sudah dibersihkan dari para pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri, bermental korup dan yang selalu mengabaikan aspirasi rakyat. Sekaligus pejabat yang selalu berfikir projek orientied.

Sebagai contoh saja, dalam kasus mega proyek jalan tol Cikapa yang dihadapi masyarakat, santri dan Kyai di pesantren Babakan, ternyata, pejabat-pejabat yang berhubungan dengan hal itu mendapatkan bagian proyek seperti pengurugan, pemasangan tiang-tiang iklan dan lain sebagainya. Sehingga mereka bersikap acuh tak acuh terhadap gejolak protes masyarakat. Parahnya, yang membiayai awal adalah uang Negara. Jadi pejabat-pejabat itu mengambil keuntungan melalui uang Negara. Oleh karenanya, soal BBM harus ada revolusi besar-besaran demi menghindari pejabat yang bejat.

Wallahu’alam Bissawab.

2008-05-18T09:58:00.000-07:00

IN MEMORIAM KANG ALI
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Seharusnya, santri tidak gagap technologi (GATEK). Kedepan santri tidak perlu merasa asing terhadap perkembangan technologi. Bukan sekedar menikmati, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan technologi baru, untuk kepentingan umat manusia.
Gagap technologi yang menimpa kaum santri akibat sikap pesantren yang berupaya menjauhkan santri dari dunia technologi. Seolah-olah technologi adalah bid’ah dolalah (Bid’ah yang sesat) yang harus di hindari dari dunia relegius kaum santri. Padahal, technologi sangat dibutuhkan untuk perangkat da’wah di masa kini.
Karena itu, pesantren saharusnya menghentikan prilakunya yang menganggap technologi bukan sebagai bagian penting dalam kehidupan da’wah islamiyyah. Pesantren harus mulai menata dan merumuskan technologi sebagai bagian ilmu yang patut dipahami kaum santri walaupun sebatas ekstrakulikuler.
Pendapat ini mengingatkan pada sosok Moh. Ali Hannan. Dia selalu melontarkannya saat berdiskusi dengan kawan-kawannya tentang dunia pesantren. Tak heran jika dalam setiap aktivitasnya, kang ali, demikian pria ini akrab dipanggil, selalu mendampingi santri dalam mengenal technologi.
Demikian pula, kemampuannya dalam bidang technologi, kang Ali selalu menjadi rujukan masyarakat dan santri dalam berkonsultasi tentang beragam persoalan technologi.
Satu hal yang menarik pada sosok kang Ali adalah kemampuannya menerangkan isi kitab kuning (kitab klasik) dengan menggunakan metode analogi. Dia, dalam menerangkan makna yang disampaikan kitab kuning, tak jarang menganalogikannya dengan sitem yang berlaku dalam technologi. Kemampuan menerangkan kitab kuning dengan nalar technologi adalah prestasinya yang luar biasa.
Selain itu, dia mampu membuat stasiun pemancar radio, stasiun pemancar televisi, merakit komputer, dan lain sebagainya. Penguasaan terhadap technologi, baik secara teoritik maupun praktik, diraihnya secara otodidak.
Sebab, Setamat SMP, dia tidak melanjutkan ketingkat SMU. Apalagi kuliah. Kang Ali, pasca SMP hanya mendalami ilmu keislaman tradisional di beberapa pesantren salaf. (pesantren yang tidak menggunakan sistem madrasi, melainkan sistem pengajian blandongan dan sorogan). Walaupun demikian dia selalu berinteraksi dengan dunia tecnologi.
Salah satu cita-cita besarnya adalah memberdayakan santri bukan hanya pinter ngaji, melainkan juga pinter technologi, sekaligus berakhlaqul karimah. Oleh karena itu, dia mendidik santri mengenal elektronik dan dunia komputer. Ini dilakukan melalui kursus gratis dalam setiap bulan bagi santri.
Kang Ali, enggan muncul ke publik. Namun selalu ada dalam barisan ketika gerak bersama kawan-kawanya. Misalnya dalam gerakan advokasi menuntut pemerintah memindahkan tol agar tidak melewati areal pesantren, aktif menghidupkan majalah Laduni, gesit mengcounter gerakan wahabisasi, dan lain-lain.
Kini Kang Ali telah tiada. Dalam usianya yang masih muda, belum berumah tangga, kang Ali sangat lur biasa. Cara pandangmu mampu merubah pandangan kaum santri terhadap technologi.
Selamat jalan Kang Ali, selamat jalan Kang Ali, Selamat Jalan Kang Ali, kini, aku dan semua kawanmu merasa kehilangan. semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah Swt. Allahummaghfirlahu, warhamhu, wa akrim nuzulahu. Waj’al qobrohu raudlotan min riyadlil jinan. Amin.

tol menggusur pesantren

2008-05-05T11:32:00.000-07:00

TOL CIKAPA : ANTARA TRANSPORTASI DAN PENDIDIKAN
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Dua program pembangunan yang kini gencar dilakukan pemerintah Indonesia adalah program pembangunan bidang transportasi dan pembangunan bidang pendidikan. Dalam bidang transportasi, pemerintah melakukan renovasi maupun pengadaan sarana dan prasaranan transportasi meliputi laut, udara dan darat.

Di sector transportasi darat, pemerintah sedikitnya berupaya menggalakkan dua agenda pembangunan bidang transportasi. Yakni agenda renovasi dan pengadaan baru sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah dalam hal renovasi secara terus menerus merenovasi jalan-jalan yang rusak, perbaikan jembatan, dan lain-lain. Walaupun misalnya, untuk tidak dikatakan sempurna, masih banyak jalan yang berlubang dan membahayakan para penggunan jalan.

Dalam program agenda pengadaan sarana dan prasarana transportasi, pemerintah misalnya melakukan pengadaan baru alat transportasi umum, penambahan rel kereta dan gerbong kereta, termasuk pengadaan dan pembangunan mega proyek tol Cikapa (Cikampek Palimanan).

Pembangunan bidang transportasi dalam suatu Negara berperan sangat urgen. Karena, transportasi merupakan salah satu penunjang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negra. Jika transportasi tidak lancar maka akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi secara masal.

Tol Cikapa (Cikampek Palimanan) bagian dari program mega proyek tol trans Java dimaksudkan unutuk menunjang pertumbuhan dan percepatan proses ekonomi yang kerap terhambat karena kendala transportasi. Kemacetan akibat pasar tumpah, pasar tradisional, penyempitan jalan, jembatan rusak, jalan yang berlubang dan lain-lain merupakan hal yang menghambat proses ekonomi secara merata dan cepat. Oleh karenanya pemerintah berupaya sekeras mungkin untuk membangun tol Cikapa (Cikampek Palimanan).

Selain berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan percepatan ekonomi, jalan tol juga mempunyai fungsi ekonomis. Artinya, jalan Tol diposisikan oleh pemerintah sebagai fasilitas yang dibiniskan. Pertama-tama, pemerintah memberikannya pada pihak swasta untuk mengelola jalan tol dan pemerintah menerima pajaknya, lalu dalam kurun waktu yang disepakati jalan tol kembali dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Negara.

Sedangkan program pembangunan bidang pendidikan, pemerintah setidaknya berupaya membangun infrastruktur, memperbaiki sarana-prasarana pendidikan dan melakukan evaluasi secara total, baik terhadap pendidikan nasional maupun pendidikan pesantren.

Namun sayangnya, program pembangunan dua bidang ini (transportasi dan pendidikan) menuai kendala yang luar biasa. Pembangunan transportasi berbenturan dengan pembangunan pendidikan. Hal ini terbaca dari aksi demonstrasi yang dilakukan santri, alumni, Kyai dan Masyarakat Bababkan Ciwaringin Cirebon.

Bermula pada bulan Agustus 2007 (Mitra Dialog), lalu pada bulan November 2007 (Radar Cirebon) dan terakhir pada bulan januari 2008 (Kompas). Ketiga-tiganya mengusung satu isu yang sama yakni menolak jalan tol melintasi areal pesantren. Sebab dalam kacamata para demonstran, jalan tol Cikapa yang direncanakan melintasi areal pesantren akan membelah kawasan komplek pesantren, mengganggu aktivitas belajar mengajar di pesantren dan mengancam lahan yang secara historic difungsikan untuk pengembangan pesantren.

Disinilah pemerintah sedang diuji kemampuannya dalam menatap dua persoalan yang cukup penting. Disatu sisi pemerintah tidak pernah lelah membangun bidang transportasi untuk pertumbuhan ekonomi secara merata. Sementara disisi yang lain pemerintah juga sedang gencar-gencarnya membangun bidang pendidikan dari berbagai aspeknya, termasuk pendidikan pesantren untuk kepentingan sumberdaya menusianya.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bersikap pertama, mempertimbangkan aspek yang lebih penting dari dua bidang tersebut. Disini pemerintah harus membuka mata bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia dan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan, sebagaimana dikatakan para pakar pendidikan, masa depan bangsa akan menjadi suram. Kedua, pemerenitah harus memahami dan menghormati kearifan local pesantren Babakan. Artinya, segala bentuk rencana, program, stategi dan taktik pengembangan pendidikan berdasarkan keyakinan sejarahnya, baik yang dirumuskan secara formal dan sisitematis, maupun dirumuskan secara nonformal (taradisi) harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan problem benturan antara agenda pembangunan transporatsi dan pembangunan bidang pendidikan.

Dan ketiga, pemerintah harus menyelamatkan kedua agenda program pembangunan tersebut. Dalam hal ini, mungkinkan pemerintah memindahkan trase tol Cikapa mengingat peran pendidikan sangat penting, sementara pemindahan trase tol membutuhkan biaya oprasional yang tinggi.

Persoalan biaya oprasional pemindahan trase semestinya bukan menjadi kendala. Karena pada praktiknya dilapangan, pihak swasta yang mengelola jalan tol seringkali diberikan kelonggaran waktu (penambahan waktu kontrak) oleh pemerintah sampai dapat dikategorikan, minimalnya, kembali modal. Atau bahkan sampai mencapai kategori untung.

Apalagi pihak pesantren dan masyarakat Babakan Ciwaringin Cirebon pada hakikatnya tidak menolak program pembangunan jalan tol, melainkan mereka menuntut agar pemerintah mau memindahkannya dari rencana semula demi kepentingan masa depan pendidikan pesantren.

Selain hal-hal diatas, pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa pesantren yang hendak dibelah kawasan kompleknya merupakan pesantren tua. Ini artinya bahwa pesantren Babakan Ciwaringin mempunyai nilai historic yang seharusnya dipertahankan. Sebab sesuatu yang memiliki makna sejarah sangat urgen bagi perumusan masa depan pendidikan pesantren tersebut.

Dengan sikap dan cara pandang seperti ini, diharapkan agenda pembangunan transportasi dan program pembangunan pendidikan dapat diselamatkan secara bersamaan. Pembangunan transportasi dapat terlaksana sehingga proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat tumbuh secara cepat dan merata. Dan pembangunan bidang pendidikan pun tidak terusik hingga dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

Sejalan dengan itu, melalui sikap dan cara pandang seperti ini pula, pemerintah tentu saja telah memberikan angin segar dan membuka pintu bagi proses demokratisasi di Indonesia. Sebab demokrasi mensyaratkan sikap aspiratif pemerintah terhadap rakyatnya. Pemerintah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakannya. Dan melalui sikap ini, pemerintah juga terkesan telah bertindak lebih bijak dan arif dalam setiap menyelesaikan problem pembangunan demi masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
Wallahu'alam Bissawab.

Penulis adalah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif di KPC (Keluarga Pelajar dan Mahasiwa Cirebon) D.I. Yogyakarta.

TOL CIKAPA

2008-03-30T13:23:00.000-07:00

MEMBACA JALAN TOL PALICIK
Oleh : Abdul Muiz Sayaerozie

Sekiranya Cukup unik dan menarik, terutama ketika kita membaca kasus mega proyek jalan tol Palicik (Palimanan Cikampek) yang dihadapi pondok pesantren Babakan. Sebagai orang awam, tentu saja kita menjadi ambigu sekaligus terheran-heran, pasalnya:

Pertama, ada kesan pihak pesantren dan masyarakat Babakan Ciwaringin Cirebon menolak pembangunan Jalan Tol. Padahal disatu sisi, pembangunan jalan tol adalah bagian dari program pembangunan nasional. Di sisi yang lain, pesantren yang seringkali menjadi pelopor pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, dalam kasus ini, justru menolaknya. Seolah-olah ada sikap paradok yang di tampilkan oleh pesantren dan masyarakat Babakan.

Tetapi jika kita amati lebih mendalam, ternyata bukan itu persoalannya. Pesantren dan masyarakat Babakan sebenarnya mendukung program pembangunan jalan tol, hanya saja tidak harus mengorbankan lembaga pendidikan. Ada benarnya apa yang digelisahkan pesantren dan masyarakat Babakan. Hal ini dapat kita tangkap dari jalur tol Palicik, yang direncanakan pihak pengembang, terindikasi mengancam terbelahnya komplek pesantren.

Tentu saja, jalur tol yang akan membelah komplek pesantren sangat berbahaya terutama bagi proses pendidikan pesantren kedepan. Sebab, jika kita mau jujur, salah satu karakteristik pendidikan pesantren adalah lingkungan yang integral. Artinya, Proses pendidikan dipesantren, apalagi pendidikan akhlaq, sangat dibutuhkan peran dan control Kyai terhadap santri dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan apabila santri, Kyai, dan masyarakat terdapat dalam satu lingkungan yang tak terpisahkan.

Kedua, bagi kita orang awam, sepertinya semudah membalikkan tangan untuk sesegera mungkin menuntaskan problem tol Palicik (palimanan Cikampek). Misalnya dengan mengajukan permohonan ke pemerintah, menghadirkan pihak pemerintah untuk berdialog bersama pesantren dan masyarakat, dan merealisasikannya berdasarkan kesepakatan bersama.

Tetapi pada kenyataannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Hal ini dapat kita baca dari kedatangan Menteri PU ke pesantren Babakan justru tidak membawa keputusan apapun. Proses dialog yang direncanakan tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan pesantren dan masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini menteri PU, sama sekali tidak melakukan dialog dengan masyarakat. Malah kedatangannya sarat dengan nuansa rekayasa. Mentri PU sengaja dihindarkan dari proses dialog dengan masyarakat oleh oknum-oknum tertentu.

Fenomena ini sebenarnya bukan "barang asing" bagi kita sebagai orang awam. Melainkan kita sudah terbiasa dengan fenomena ini. Dimana dalam situasi sulit dan pelik selalu saja ada yang bermain didalamnya. Pribahasanya "memancing ikan di air yang keruh", Inilah tradisi di negeri kita Indonesia yang tercinta.

Dalam setiap kasus apapun yang berkaitan dan berkenaan dengan masyarakat di Indonesia selalu saja menghadapi fenomena tersebut. Karenanya, sebagai orang awam tidak heran jika dalam setiap persoalan selalu saja menemukan kebuntuan, terhambat dan bahkan terkatung-katung. Malah lebih parah jika akibat dari praktik demikian hasilnya masyarakatlah yang dirugikan.

Sepintas lalu, fenomena ini membawa alam fikiran kita pada salah satu firman Allah Swt. Yang artinya : mereka telah merekayasa, dan Allah pun bisa merekayasa. Allah lah dzat yang paling mahir merekayasa. (Qs. Ali Imran : 54)

Ketiga, kegelisahan dalam tubuh pesantren dan masyarakat Babakan, selain mengancam terbelahnya komplek pesantren adalah dampak lingkungan dan polusi yang ditimbulkan.
Hal ini memang sangat beralasan. mengingat, lingkungan pesantren jika sangat berdekatan dengan jalan tol maka paling tidak akan mengganggu proses belajar-mengajar didalamnya. Misalnya, belajar-mengajar terganggu akibat bisingnya suara kendaraan, kerasnya getaran dan lain-lain.

Selain itu, kawasan yang hendak dilintasi jalan tol dikomplek pesantren Babakan termasuk kategori rawan banjir. Hal ini tentu saja akan semakin diperparah dengan kehadiran jalan tol jika pada proses pembangunannya tidak memperhatikan keselamatan lingkungan dari rongrongan bencana banjir. Singkatnya, banjir akan semakin parah jika konstruksi tol mendukung macetnya arus air sungai Ciwaringin.

Begitu juga problem polusi seperti pencemaran udara. Pencemaran ini bisa timbul dari asap kendaraan. Apabila udara telah tercemari maka sangat berbahaya bagi kesehatan dan psikis masyarakat. Kita tidak munafik bahwa tidak sedikit masyarakat dinegeri ini yang terkena penyakit seperti sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan oleh kendaraan. Kita juga dapat melihat bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengalami stress diperkotaan karena kebisingan, asap kendaraan dan lain-lain.

Problem ini sangat mungkin terjadi dalam kasus tol palicik (palimanan-cikampek). apalagi posisinya berada dalam kawasan padat penduduk. yakni, suatu kawasan yang dipenuhi pemukiman penduduk dan bangunan fisik asrama santri dalam rangka menunut ilmu untuk masa depan bangsa.

Idealnya, jika kawasan itu sengaja difungsikan untuk aktivitas pendidikan, maka paling tidak syarat mutlak yang harus dipenuhi agar pendidikan benar-benar berhasil adalah lingkungan yang mendukung. Yaitu lingkungan yang aman, nyaman, tidak panas, jauh dari ancaman penyakit dan juga tidak begitu ramai.

Lingkungan yang kini dirasakan stabil dan mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dipondok pesantren Bababkan dalam waktu sekejap akan terancam dengan kebijakan pemerintah yang ngotot membangun jalan tol dalam kawasan pendidikan dan padat penduduk. lebih parahnya lagi, apabila AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan dengan seksama atau bahkan pemerintah cenderung mengabaikannya. Entah karena tidak berpihaknya pemerintah pada masa depan kehidupan rakyatnya atau karena yang dikedepankan adalah projec oriented.

Kita juga tahu, bahwa salah satu kontributor pemanasan global (global Warming) saat ini adalah polusi kendaraan yang tak mampu dikelola oleh pemerintah. Ironi memang, disatu sisi, pada 2007 yang lalu di Bali, pemerintah kita mempelopori gerakan antisipasi pemanasan global internasional, tetapi disisi yang lain justru pemerintah kita sendiri yang tidak memperhatikan factor-faktor yang mengakibatkan pemanasan global.

Keempat, hal yang paling menarik bagi kita adalah spirit (semangat) perlawanan kaum sarungan, dalam konteks kasus tol Palicik, dimotivasi oleh sejarah mereka. Kita tahu, sebagaimana juga diungkap sejarawan asal Belanda P.H. Vander Camp, bahwa secara histories pesantren Babakan pernah melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Belanda dalam kasus mega proyek jalan Deandles. Salah satu tokoh yang memplopori perlawanan ini ialah Syekh Hasanuddin (Kijatira). Seorang tokoh kharismatik yang pertama kali mendirikan pondok pesantren Babakan.

Kijatira tidak sepaham dengan pemerintah Belanda yang berencana membangun jalan sepanjang 1000 KM. yang terbentang dari Anyer, Jawa Barat, sampai Panarukan Jawa Timur. Alasannya, pembangunan jalan Deandles mengancam tergusurnya komplek pesantren dan pemukiman penduduk. padahal areal diluar komplek pesantren dan pemukiman pemduduk masih luas. Hal ini seharusnya yang diperhatikan pemerintah Belanda. Demikian kira-kira yang diiharapkan Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal Kijatira.

Jadi, secara histories memang perlawanan kaum santri memiliki akar sejarahnya. Peristiwa dimasa lalu mampu membentuk semangat tersendiri kaum santri dalam memprotes kebijakan pemerintah soal jalan tol palicik. Disini seakan-akan kita diperlihatkan kembali sejarah Kijatira tiga abad yang lalu.

Dan terakhir, Sebagai orang awam, lagi-lagi kita hanya bisa berharap perjuangan kawan-kawan santri dan masyarakat Babakan benar-benar terwujud dan pemerintah kita tidak lagi mewarisi arogansi pemerintah kolonial Belanda dan karakter adu dombanya. Kita juga hanya bisa berharap pemerintah Indonesia saat ini bersikukuh memegang prinsip tassarufu al Imam alarroiyyah manutun Bimaslahati al mariyyah (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus tunduk pada kemaslahatan rakyatnya). Sekaligus prinsip Dar'ul mafasid muqaddamu 'ala jalbi al mashalikh (menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada sekedar menarik sedikit kemaslahatan). Atau setidaknya jika aksi protes kaum sarungan mengalami kebuntuan maka paling tidak ada pendewasaan dalam tubuh kaum santri dan pandangan kita atas kesewenang-wenangan pemerintah saat ini bukan sekedar asumsi, tetapi benar-benar terbukti secara empiric.
Wallahu 'alam bissawab.

Penulis adalah Sekjend Komunitas Seniman Santri (KSS)

Dimuat dalam buletin Djatira

Dramaturgi Politik Pilkada

2008-02-26T08:08:00.000-08:00

DRAMATURGI POLITIK PILKADA
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Hanya dalam hitungan bulan, PILKADA kabupaten Cirebon segera digelar. Ini berarti bahwa tahapan-tahapan ritual menuju titik puncak pesta demokrasi setidaknya akan dan telah dilakukan dengan sekian sitematikanya. Mulai dari konsolidasi elit politik, perebutan kendaraan politik, penggalangan massa sampai pada prosesi kampanye.

Dalam momentum ini, kita selalu dipertontonkan pada sebuah aksi dari para aktor politik yang sarat dengan kepura-puraan, manipulasi atau kedustaan, dan seolah-oleh benar-benar terjadi. Artinya, dalam momentum pilkada, kita sedang menonton dramaturgi politik yang diperagakan para tim sukses, elit politik dan calon pemimpin masa depan.

Karena itu, kita dapat menyaksikan setiap elemen yang menjadi pemeran dalam drama sederhana tanpa prolog dan epilog ini berprilaku dalam ranah yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Berakting secara menyakinkan hingga dapat menumbuhkan rasa simpati dalam jiwa kesadaran para penonton. Titik arahnya menggiring penonton pada suatu anggapan prihal kapasitas, moralitas dan integritas figure calon yang bersangkutan.

Ada scenario yang disusun secara sistematis. misalnya, dalam upaya membangun simpati masyarakat, kita dapat menyaksikan aktor dramaturgi politik berakting dalam dua kategori bentuk aksi. Pertama kategori aksi social. Seperti memberi bantuan sembako kepada masyarakat miskin, membiayai sekolah bagi anak-anak yatim, membuka pos kesehatan geratis untuk masyarakat dalam jenjang waktu yang terbatas dan setiap aksi social yang dilakukan menjelang masuknya masa kampanye.

Secenario ini dikemas seolah-olah apa yang dilakukannya karena factor kemanusiaan. Padahal, dibalik aksi socialnya terselubung manipulasi dan pendustaan terhadap masyarakat. Masyarakat dibohongi dan didustai dengan cara menampilkan wajah kemanusiaan yang bersifat sesaat dan akan hilang secepat kilat ketika dramaturgi politik telah usai.

Kedua, kategori aksi keagamaan. Seperti sholat bersama masyarakat, istighosah bersama masyarakat, menghadiri pengajian, dan silaturrahmi ketokoh-tokoh agama. Hal ini diperagakan bukan dalam kapasitas kemurniannya mendekatkan diri pada sang khalik, melainkan juga difungsikan sebagai media politik.

Singkatnya, model skenario dramaturgi politik yang diperankan tim sukses, elit politik dan calon pemimpin masa depan dalam spectrum ini, sengaja difungsikan sebagai media sosialisasi sekaligus berfungsi untuk membentuk stereotype positif kepada figure calon yang bersangkutan ditengah masyarakat. Tentu pada gilirannya akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat.

Dengan memerankan sebagai sosok kepribadian yang shalih, dan sosok serta kelompok yang sensitive akan persoalan social, seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, aktor dramaturgi poitik mengharapkan terbangunnya citra positif tentang biografi calon ditengah masyarakat. Padahal solusi yang ditampilkan dalam dramaturgi politik hanya bersifat sementara. Dan itu tidak akan bisa menyelesaikan problem rakyat kecil sampai ketingkat akar-akarnya jika hanya dengan memberikan sebungkus sembako dan souvenir.

Tidak hanya itu, dalam dramaturgi politik, kita juga dapat menikmati betapa lihainya para aktor politik dalam mengawal impian para penontonnya. Terutama pada musim kampanye. Penonton atau masyarakat yang mempunyai harapan untuk masa depan daerah dan atau bangsanya, di “kelabui” dengan serentetan program yang begitu menjanjikan. Seolah-olah program itu benar-benar akan terwujud hingga harapan masyarakat menjadi nyata. Walaupun kadang-kadang program yang di lontarkan dalam drama sederhana tanpa prolog dan epilog itu terkesan irasional.

Aspek lain yang dapat kita tonton dalam dramaturgi politik adalah aspek komunikasi. Dalam dramaturgi politik, komunikasi yang dipraktikkan para aktor cenderung menggunakan bahasa-bahasa patriotic dan emansipatorik. Yakni bahasa yang seakan-akan mengapresiasikan spirit pembebasan dari sekian masalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sekaligus menggambarkan jiwa emansipatoris calon pemimpin terhadap rakyat kecil. Sang aktor seakan-akan mempunyai sikap keberpihakan kepada kaum lemah.

Adalah benar bahwa sosialisasi program dan pencitraan sangat penting bagi proses pemenangan di kancah pemilihan kepala daerah. Namun, metode yang terumuskan dalam scenario dramaturgi politik cenderung sepihak dan selalu merugikan masyarakat. Bukankah masyarakat disepanjang masa dan diberbagai daerah sering disuguhi pengalaman-pengalaman yang menyesakkan dada?.

Sebut saja misalnya, kasus mangkirnya Bupati Sleman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi buku ajar kabupaten Sleman senilai Rp. 12 miliar (kedaulatan Rakyat). Padahal jauh sebelumnya salah satu program yang ditawarkan adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Atau kasus 1,4 juta anak tidak sekolah di Banjarnegara, (kompas) misalanya, yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan. padahal pemerintah telah berjanji sebelumnya untuk tidak mengabaikan programnya pada sector pendidikan. Pengingkaran janji-janji model seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita.

Dari sisni, seharusnya para elit politik sadar bahwa cara klasik yang di tergambar dalam scenario dramaturgi poltik sangat tidak produktif dan menghambat pencapaian kata sukses. Sebab scenario ini sangat memberi peluang pada pupusnya komitmen terhadap apa yang dijanjikan.

Oleh karena itu, elit politik seharusnya tidak memonopoli peran dalam dramaturgi politik yang hanya menempatkan masyarakat sebagai penontonnya. Tetapi harus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat secara aktif. Caranya dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perumusan rancangan program, dan kontrak politik bersama masyarakat untuk tetap komitmen pada program rancangan bersama.

Dengan partrisipasi aktif masyarakat, akan terbentuk suatu sikap tanggung jawab ditengah masyarakat. Calon pemimpin pun akan sulit mengabaikan jani-janjinya. Dan nuansa gerak masyarakat bersama elite politik juga relatif baru. Mereka bukan lagi sebagai penonton, tetapi sama-sama menjadi aktor. Inilah yang harus diwujudkan dalam momentum pilkada kota madya Cirebon.

Penulis sekjend KSS (Komunitas Seniman Santri)

Pendidikan

2007-12-18T12:22:00.000-08:00

Mem-protect Pendidikan dari Arus Nalar Komersil
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Ketika seorang ustadz secara lantang mengusulkan biaya pendidikan santri di naikkan seratus rupiah, kyai justru menyangkalnya dengan pertimbangan lain. Sang ustadz bermaksud agar biaya tambahan dapat dialokasikan pada suatu bentuk kegiatan yang kini terancam pasif. Sedangkan Kyai mengedepankan realitas social ekonomi santri dan wali santri.

Argumentasi ustadz memang sangat logis terkait dengan agenda pendidikan yang tersusun secara sistematis, tetapi pertimbangan Kyai terhadap latar belakang ekonomi santri dan wali santri jelas tidak mungkin di sangkal. Masalahnya, latar belakang ekonomi santri dan wali santri berada dalam taraf ekonomi rendah. Mereka kebanyakan berstatus sebagai petani dan buruh tani berpenghasilan dibawah standar kebutuhan.

Bagi Kyai, menaikkan biaya pendidikan, walaupun sebatas seratus rupiah, justru akan menambah beban orang tua santri. Padahal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua santri harus berbanting tulang, demi menyambung hidupnya, ditengah arus system ekonomi global yang tidak berpihak pada kaum lemah.

Perdebatan dalam forum musyawarah, yang penulis ungkapkan diatas dan di saksikan dengan kepala mata sendiri, secara implicit menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita sedang dihadapkan pada berbagai problem yang dari dulu hingga sekarang belum pernah terselesaikan. Salah satu problem yang sedang dan “biasa” menimpa dunia pendidikan kita adalah komersialisasi pendidikan.

Dalam spectrum ini, pendidikan tidak lagi berupaya me-manusia-kan manusia, sebagaimana seharusnya pendididkan berfungsi, melainkan diperankan selayaknya “barang dagangan” yang ditawar kemana-mana. pendidikan telah berubah wujud dan dijerumuskan dalam carut marut dinamika pasar global. Pendidikan di “gadaikan” pada pihak pemodal. Singkatnya, pendidikan menjadi subjek baru dalam scenario aktivitas komersil.

Akibat dikomersilkan, pendidikan menjadi mahal. Ia menjadi sesuatu yang sulit di jangkau dan sekaligus “yang asing” bagi kalangan masyarakat kelas ekonomi rendah. Pasalnya, biaya untuk berproses dalam aktivitas pendidikan sangat tinggi hingga masyarakat miskin tidak mampu membayarnya. Kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan semangat memberantas kebodohan, ketertinggalan dan semangat penanggulangan buta huruf.

Akibat dikomersilkan pula, dunia pendidikan dihadapkan pada problem dikotomik lembaga pendidikan berdasarkan kelas social ekonomi. Betapa tidak! system pendidikan di negara kita, sampai hari ini, masih mengenal pembedaan antara “pendidikan elite” dan “pendidikan pinggiran”. “pendidikan elite” mengandaikan lembaga pendidikan yang berbiaya mahal dengan sarananya yang memadai. Lembaga ini, secara tidak langsung disediakan untuk kalangan masyarakat ekonomi atas, sedangkan “pendidikan pinggiran” justru sebaliknya, berbiaya sangat rendah tetapi tanpa ditunjang sarana yang memadai. Kalangan masyarakat miskin seraya harus puas menikmati dunia “pendidikan pinggiran”.

Dalam system ini, suatu lembaga pendidikan diukur dari harga yang ditawarkan. Semakin mahal biaya pendidikan maka semakin terjamin pula kwalitas dan sarana pendidikannya. Karena itu, hanya kalangan masyarakat ekonomi atas saja yang menikmati, sedangkan kaum miskin tidak dapat meraih dan menikmati dunia pendidikan berkwalitas.

Fenomena diferensiasi berdasarkan kelas social ekonomi dalam dunia pendidikan dinegara kita akan tetap bertahan jika pendidikan masih dipertahankan dalam arus nalar komersil. Malah justru kondidisnya akan diperparah dengan beroprasinya pasar bebas, yang memegang teguh prinsip kebebasan bagi setiap individu untuk berinvestasi dan mengembangkan modalnya di seluruh belahan dunia, sekaligus dapat menempatkan seluruh sektor kehidupan sebagai komoditi dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sector pendidikan.

Pada tataran praksis, memang pemerintah tidak pernah lelah melakukan reformasi di bidang pendidikan. Misalnya melalui kebijakan alokasi 20 % dari APBN dan APBD pada sector pendidikan, program pengentasan buta huruf, rekonstruksi kurikulum berbasis kompetensi dan lain sebagainya. Namun mengapa semua landasan itu belum berhasil menjadi pijakan factual bagi perbaikan dunia pendidikan di Indonesia secara utuh, justru ditengah reformasi dan demokrasi dirayakan.

Disinilah kita perlu melakukan kritik atas kecenderungan pemerintah dan sebagian besar pengelola pendidikan. Sejauh ini, mereka cenderung memberikan peluang bagi proses komersialisasi dibidang pendidikan. Melalui argumentasi meningkatkan kwalitas anak didik, pendidikan dijerumuskan dalam carut marut dinamika pasar global. Pendidikan di “gadaikan” pada pihak pemodal dan dikomersilkan hingga tidak dapat dijangkau kalangan masyarakat miskin.

Sikap demikian pada ujungnya melalaikan sekaligus menutup mata atas fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak anak jalanan dan orang-orang miskin tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, begitu pula sikap ini membuat lupa atas fakta bahwa kebanyakan masyarakat pedesaan dan masyarakat pedalaman masih didera buta huruf dan ketertinggalan.

Seharusnya, dalam memformulasi tatanan dunia pendidikan, pemerintah dan pengelola pendidikan memegang teguh prinsip egaliterian dan keadilan social. Karena dengan prinsip ini pendidikan rakyat akan menjadi sebuah kenyataan, yakni pendidikan murah dan tanpa membedakan kelas social tertentu. Caranya dengan memproteksi dunia pendidikan dari aktivitas pasar. Dengan kata lain, Pendidikan tidak dapat dijangkau oleh kegiatan komersil. Disamping itu, pemerintah juga harus berupaya memperkaya sarana pada setiap lembaga pendidikan. Karena pendidikan merupakan kewajiban negara dan hak bagi seluruh ummat manusia. Dengan prinsip ini pula harapan membangun pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kemungkinan besar dapat terealisasikan.

Lalu bagaimana dengan pesantren yang biasa diabaikan pemerintah?. Pesantren, sekaligus dalam menjaga kemandiriannya, sudah saatnya ditantang menampilakan kemampuannya dalam mengembangkan potensi mengolah zakat. Karena secara intelektual, pesantren mempunyai pengetahuan luas tentang zakat hingga perlu diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkrit. Disini zakat dapat didistribusikan untuk aktivitas pendidikan dipesantren hingga dapat memnimalisir beban biaya santri, sebagaimana diinginkan Kyai dalam perdebatan yang dikutip diatas. Tetapi mampukan pesantren mengelola zakat dengan manajment yang lebih modern?.

Wallahu ‘alam.

Pimpinan Umum Laduni, Sekjend KSS dan Direktur CiRes (Centre For Interreligious Studies) Yogyakarta.

Islam Agama Ramah Lingkungan

2007-12-18T11:45:00.001-08:00

ISLAM AGAMA RAMAH LINGKUNGAN
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Aku gembira dengan kosmos, Karena kosmos menerima kegembiraan dari-Nya.
Aku mencintai seluruh dunia, Kaerena dunia milik-Nya.
(Sa’di)

Problem paling besar yang sedang dihadapi manusia seluruh dunia saat ini adalah krisis lingkungan. Yaitu sebuah situasi yang dapat menimbulkan malapetaka sekaligus ancaman bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan ummat manusia.

Sebut saja beberapa peristiwa seperti Tsunami, gempa bumi, banjir bandang, luapan lumpur panas, angin puting beliung, badai, longsor, polusi dan lain-lain, semua itu merupakan serentetan peristiwa yang timbul ditengah situasi alam yang tidak menguntungkan.

Mengerikan memang. Peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak dapat diduga terjadinya, mampu merenggut puluhan, ratusan bahkan ribuan nyawa manusia. Dalam kondisi seperti ini, meminjam bahasanya Ebit G. Ade, alam sepertinya enggan bersahabat atau Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita.

Kita tahu bahwa telah terjadi kemerosotan kualitas lingkungan - ditandai dengan punahnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, Punahnya binatang-binatang langka, krisis air, pemanasan global, penggersangan lahan yang semakin memburuk - merupakan akibat dari sekian pilihan sikap manusia modern dalam menatap dan menilai alam. Disini, alam menjadi suatu yang “ditakdirkan” untuk diekploitasi, dijamah sekehendak hati tanpa mempertimbangkan masa depan alam dan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu tidak lepas dari ego yang sombong dan kecenderungan-kecenderungan sentripetal jiwa manusia modern yang penuh nafsu.

Lalu persoalannya adalah bagaimana sebenarnya Islam memiliki pandangan tentang alam ?, apakah Islam menempatkan alam pada posisi yang berdiri sendiri tanpa ada ruang integral dari jagad religius manusia yang bersama-sama mewarisi kehidupan duniawi ini.

Jika kita amati, sikap Islam tentang alam dewasa ini telah tertutupi bungkus bagian luar gagasan-gagasan kultural, sainitifik dan tehnologi yang membahayakan lingkungan. Hal ini akibat penjamahan ilmu pengetahuan modern yang parahnya dibangun atas dasar kekuasaan dan dominasi manusia atas alam, dan tehnologi yang mencabik dunia alam tanpa mempertimbangkan hak keseimbangan alam.

Dengan demikian, manusia memiliki kebebasan secara penuh terhadap alam. Pola produksi dan pola konsumsi yang cenderung berwatak ekplotatif dan pemerkosaan sewenang-wenang terhadap alam bukanlah menjadi suatu persoalan. Sangat ironis, ketika sikap ini kemudian mengatas namakan hak-hak manusia. Pandangan modernis yang keliru ini seharusnya dihentikan, tentu dalam rangka mengatasi krisis lingkungan yang sedang terjadi.

Dalam visi perennialisme Sayyed Hossein Nasr, krisis lingkungan adalah refleksi krisis spiritual paling dalam umat manusia. Karena menangnya humanisme yang memutlakkan si manusia bumi, alam dan lingkungan di perkosa atas nama hak-hak manusia. Baginya jika pandangan tardisional Islam tentang alam dan lingkungan tidak ditegaskan kembali, krisis mengerikan ini tidak mungkin teratasi.

Pada dasarnya, pandangan Islam tentang tatanan dan lingkungan alam berakar dalam Al-Qur’an. Sedangkan jiwa yang telah ditumbuhkan dan dipelihara al Qur’an tidak memandang dunia alam sebagai musuh alamiyahnya yang harus ditaklukkan dan ditundukkan, melainkan sebagai bagian integral dari jagad religius manusia yang bersama-sama mewarisi kehidupan duniawi ini.

Al-Qur’an melukiskan alam sebagai makhluk yang pada intinya merupakan teofani yang menyelubungi dan sekaligus menyingkapkan Tuhan. Bentuk-bentuk alam merupakan “drama puitik” tak terbilang kayanya, yang menyembunyikan berbagai kualitas ilahiyah tetapi pada saat yang sama juga menyibakkan kualitas-kualitas itu bagi mereka yang mata hatinya belum dibutakan oleh ego yang sombong, dan kecenderungan sentripetal jiwa yang penuh nafsu.

Dalam Al qur’an banyak ayat yang menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Tuhan yang tercermin dalam alam. Dianataranya adalah ayat berikut yang artinya :
Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. (Q.S. Al Faathir. Ayat 9). Ayat ini menunjukkan segi-segi kekuasaan Allah yang tercermin dalam alam semesta.

Jika konstruksi sikap pandangan tradisional tentang alam, yakni seperti yang di lukiskan dalam al Qur’an dan dieksentuasikan oleh pernyataan-pernyataan nabi (hadits) dan tradisi-tradsi (sunnah), kembali dapat dikukuhkan, maka manusia akan selalu mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap alam dibawah sini, yang dipandang merupakan refleksi dari realitas-realitas surgawi diatas. Sikap kecintaan terhadap alam dapat kita temui dalam sebuah syair yang saya tulis dalam awal tulisan ini. Sebuah syair yang digubah Sa’di seorang penyair Persia sekaligus sufi agung.

Dimuat dalam bulletin religiosa, jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMIKIRAN

2007-12-18T11:35:00.000-08:00

KORUPSI DAN PROBLEM REGULASI PRODUKSI HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Menurut prespektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi (Tipikor) tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Selain bentuk atau jenis tindakan korupsi, seperti telah dikatakan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaiatan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaiatan dengan tindak pidana korupsi itu adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Penjelasan korupsi secara gamblang dalam UU No. 31 tahun 1999 justru menemukan persoalan ketika dianggap tidak selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006. hal ini mendorong Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) membentuk tim yang bertugas menyelaraskan UU No. 31 tahun 1999 dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Tetapi ironisnya, ditengah hiruk pikuk munculnya kembali disbelief masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani korupsi, justru hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dienyahkan oleh tim bentukan departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Bahkan menghilangkan wewenang komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Padahal, penghapusan hakim ad hoc pengadilan tipikor akan menimbulkan akibat yang cukup fatal. Pertama, paralisa dunia peradilan korupsi. Akibatnya, beberapa kasus korupsi yang telah terungkap dan masih dalam proses penyididikan maupun kasus korupsi yang tinggal menunggu putusan pengadilan akan terhambat karena mekanisme penangannya mengalami kendala. Padahal dalam Bab IV pasal 57 huruf a dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, UU Nomor 2 Tahun 1986 diganti oleh UU Nomor 8 Tahun 2004, korupsi termasuk tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan.

Kedua, situasi diseqluibrium dan serba tidak menentu. situasi ini akan menjadi angin segar bagi para koruptor untuk tidak dimeja hijaukan. Inilah kenyataan pahit yang sering nampak dalam drama peradilan di negeri kita. Banyak masyarakat yang tercengang dan terheran-heran ketika memandang praktik peradilan negeri ini, dimana para tersangka pada ujungnya dibebaskan. Supremasi hukum di Indonesia tunduk pada aktivitas politik.

Pada dasarnya, jika kita amati secara seksama, persoalan ketidak selarasan UU No. 13 tahun 1999 dengan UNCAC hingga melahirkan problem turunannya dipicu oleh problem yang terkait dengan produksi hukum di Indonesia. Yakni problem regulasi produksi hukum.

Problem Regulasi

Kita sering megamati bahwa di Indonesia sebuah Undang-undang tidak jarang dianggap nihil evektifitasnya ditengah masyarakat. Banyak produk hokum yang terabaikan dan memang tidak efektif, tidak terkecuali undang-undang anti korupsi. Factor yang memicu atas disefektifitas produk hokum antara lain di sebabkan :

Pertama, tidak ada kekeselarasan antara produksi hokum dan penegakannya. Artinya, disatu sisi eksekutif maupun legislative begitu gencar memproduksi hokum, sementara disisi yang lain penegakannya oleh pihak yang berwajib terkesan tidak serius.

Kedua, melekatnya mental proyek oriented pada pembuat hokum. Dalam spectrum ini, pembuat hokum tidak mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dalam rangka merumuskan atau memproduksi rancangan sebuah undang-undang. Akibatnya, produk hokum yang dihasilkannya sering bertentangan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, perlunya mewujudkan suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur pembuatan hukum. Dan hal ini tentu saja peraturan pembuatan hokum lebih ditekan kan pada persoalan riil dan sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas negara. Artinya, harus ada ketegasan secara formal bahwa suatu undang-undang dapat dibentuk jika sangat dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dalam soal produksi hokum harus mampu membaca persoalan riil ditengah masyarakat. Sebab dengan pembacaan secara komprehensip terhadap persoalan nyata ditengah masyarakat justru akan membantu pembentukan sikap berbangsa dan bernegara sebagaimana ruh yang tumbuh dalam masyarakat itu saendiri. Artinya produk hokum yang dihasilkan tidak kontra produktif dengan semangat kebangsaan.

Wallahu ‘alam.

Wacana

2007-12-18T11:29:00.000-08:00

REKONSTRUKSI DIALOG ANTAR AGAMA
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie

Sebagai bangsa yang mempunyai ragam etnik, budaya dan agama, dialog menjadi sangat penting didalamnya. Karena itu, berbagai aktivitas akademik seperti seminar, workshope, semiloka dan berbagai kajian ilmiah terus dilakukan guna mewujudkan model dialog yang paling efektif.

Hal ini memang harus dilakukan mengingat dalam catatan sejarah kebangsaan di Indonesia, perbedaan etnik dan agama acap kali dituding sebagai pemicu konflik. Bahkan pada taraf tertentu konflik yang diakibatkan perbedaan etnik dan agama ini ditengarai sangat membuka ruang bagi perpecahan bangsa. Karena itu iklim dialog harus terus diupayakan dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai signifikansi dialog, paling tidak, dalam suatu bangsa yang mempunyai watak keragaman adalah dapat membantu pertumbuhan budaya secara sinergik dan sekaligus mengantisipasi ancaman disintegrasi bangsa. Melalui dialog, diharapkan budaya dapat tumbuh secara sehat. Melalui dialog pula integrasi bangsa di harapkan dapat berdiri secara utuh.

Secara khusus, kesadaran membangun dialog antar agama bukan merupakan hal baru. Upaya mengkonstruksi dialog antar agama dari dulu sebenarnya telah diupayakan. Qadli Abdul Jabbar, Muhammad Abduh dan Abu Zahra – untuk sekedar mengungkapkan contoh - merupakan sederetan nama tokoh yang berusaha mengkaji dialog antar agama dan peradaban. Tetapi mengapa formulasi dialog yang dikonstruksi justru belum dapat menuntaskan problem keragaman agama?. Konflik yang melibatkan massa yang berbeda agama seperti di Poso misalnya, masih saja terjadi. Kecurigaan suatu agama terhadap agama yang lain juga menjadi bukti kurang efektifnya formulasi dialog yang ada.

Muhammad Arkoun, seorang pemikir muslim kontemporer, menampakkan wajah kegelisahannya dengan persoalan ini. Tokoh yang dikenal concern dalam mendekonstruksi nalar Islam ini juga berupaya mengkonsentrasikan pemikirannya pada persoalan dialog antar agama.

Bagi Arkoun, dialog klasikal model Muhammad Abduh dinilai sangat mustahil menciptakan tatanan masyarakat dan kehidupan beragama yang damai. Cara pandang yang masih menempatkan Islam vis a vis Barat menurut Arkoun hanya akan menciptakan sikap apologetik dan ekslusif.

Cara pandang yang demikian ini juga hanya akan mendorong kaum agamawan merasa berkewajiban untuk berdiri melawan The Other-tidak berusaha memasuki perspektif orang lain, tetapi malah melindungi, mengklaim, dan menegaskan "nilai-nilai" spesifik atau "otentisitas" yang tidak dapat dilampaui dalam agama masing-masing.

Karena itu, Muhammad Arkoun mengajak meninggalkan model dialog tardisonil dan berupaya membangun formulasi dialog antar agama yang baru. Yakni suatu dialog yang lebih rasional, objektif dan kritis. Kalau dalam dialog klasik referensi-referensi teologis digunakan sebagai system cultural untuk saling bersifat eklusif maka dalam bangunan dialog yang baru, referensi-referensi teologis digunakan sebagai alat untuk melamapaui kungkungan tradisonil.

Ada tiga hal menurut Muhammad Arkoun yang harus dilakukan guna menyukseskan agenda dialog antar agama, khususnya antar-tiga agama Semit. Diantaranya adalah :

Pertama, melakukan pemikiran ulang tentang agama dan masyarakat menuju suatu era pemikiran baru berdasarkan solidaritas historis dan integrasi sosial. Agama secara histories tidak dimaknai sebagai pemecah masyarakat dan pembentuk sikap anti humanis, melainkan harus dimaknai sebagai factor pendorong bagi kesatuan dan solideritas ummat manusia.

Kedua, melakukan reformasi pemikiran dari pemikiran teologis eksklusif menuju kritisisme radikal tanpa konsesi radikal terhadap "akal religius" sebagaimana fungsinya dalam tradisi tiga agama Semit itu. Dalam spectrum ini, Arkoun merumuskan kritik epistemologi terhadap bangunan keilmuwan agama, lebih khususnya bangunan keilmuwan agama Islam.

Ketiga, perlunya studi agama secara historis-antropologis. Anjuran Arkoun ini merupakan upaya untuk memahami, mencermati dan menganalisis konstruksi keilmuan dan pemikiran keagamaan secara lebih mendasar.

Dengan tawaran tiga langkah rumusan Muhammad Arkoun setidaknya diharapkan dapat membantu kita mengentaskan problem hubungan antar agama sekaligus menghidupkan kembali iklim dialog antar agama yang lebih kondusif, efektif dan terkesan lebih dewasa dalam konteks keindonesiaan.

Jika bangsa yang mempunyai ragam agama ini tidak ingin segera berantakan, maka segeralah kita membuka ruang dialog dialog antar agama. Sebab dengan dialog keutuhan Indonesia sangat mungkin tetap terjaga. Sedangkan Menjaga integritas bangsa adalah kewajiban bagi kita semua. Demikianlah pada akhirnya.

Penulis adalah Direktur Cires (Centre for Interreligious Studies) dan Sekjend KSS. (Komunitas Seniman Santri).

Mengenal Islam Kiri

2007-12-18T10:59:00.000-08:00

MENGENAL ISLAM KIRI
Sebuah Kajian Atas Pemikiran Hassan Hanafie1
Oleh : Abdul Muiz Syaerozie2

“Islam Kiri”. Begitulah gagasan yang dilontarkan Hassan Hanafi. Ia lahir bukan serta merta tanpa latar belakang apapun, tetapi berdasarkan analisis kritis terhadap berbagai realitas. Hassan Hanafie mempetakannya pada realitas internal Islam dan realitas eksternal.

Realitas Internal Islam melingkupi berbagai sisi, mulai dari sisi metode tafsir hingga sisi sosio-budaya masyarakat Islam. Berikut ini akan dipaparkan sekilas postulat-postulat yang melatar belakangi pentingnya gagasan “Islam Kiri”. Setidaknya ada empat sisi yang diamati Hassan Hanafie, yaitu sisi metode tafsir, sisi pemikiran, sisi teologi dan sisi sosio-budaya masyarakat Islam.

Yang paling dominan nampak dalam metode tafsir saat ini, menurut pengamatan Hassan Hanafie, bersifat tekstual-skriptural. Yakni, suatu cara penafsiran yang cenderung mengabaikan kritik histories dan kritik praksis. akibatnya pemahaman yang dicapai kaum muslim tidak begitu mendalam. Kedua, realitas pemikiran yang cenderung tidak menempatkan rasionalitas pada posisi netral, Kritis dan digunakan sebagai sarana dialog. Rasionalitas justru ditempatkan pada posisi kontradiktif, perselisihan dan justifikasi. Dengan kata lain, rasionalitas dianggap bertentangan dengan agama, berselisih dengan wahyu, dan bisa dibenarkan selagi berfungsi menjustifikasi atas penafiran wahyu.

Ketiga, sisi teologis yang cenderung deterministic, sentralistik dan otoritatif. Implikasinya jelas memunculkan ide tentang penguasa tunggal, penyelamat agung dan ketertundukan pada penguasa, padahal, menurut Hassan Hanafie, kondisi ini rentan manipulasi dan mengakibatkan depotisme dunia Islam. Sementara konsep telogisnya terlalu teosentris; terlalu melangit dan tidak menyentuh pada pesoalan amanusia. Akibatnya, konsep teologi Islam tidak memberikan kontribusi apapun pada kehidupan konkrit muslim.

Sedangkan dari sisi sosio-budaya, menurut Hssan Hanafie, realitas masyarakat muslim adalah masyarakat terbelakang, tertindas dan miskin. Terbelakang dapat kita amati dari lemahnya pertumbuhan sains dan tehnologi, sastra dan srsitekstur. Tertindas dapat dipahami dari sempitnya gerak dan ekspresi masyarakat muslim karena dibatasi oleh kekuatan penguasa dan kekuasaan baik ditingkat intenasional maupun kekuasaan dalam negeri.

Sementara itu, realitas ekternal Islam menunjukkan adanya ancaman kolonialisme, ancaman imperialisme, ancaman zionosme dan kapitalisme global. Kolonialisme mengancam kemerdekaan tanah air. Imperialisme mengancam teralienasinya ego muslim dan membentuk superioritas ego “the other”. Sedangkan kapitalisme global jelas memelihara kemiskinan ekonomi dalam tubuh masyarakat muslim.

Sebagai sebuah sistem gagasan, Islam Kiri berdiri diatas tiga pilar. Pertama, revitalisasi khazanah Islam klasik. Hal ini mesti dilakukan karena warisan pemikiran Islam kalsik cenderung terkonstruk nalar irfani, karenanya perlu rasionalisasi. Tampaknya, gagasan atas pentingnya rasionalisasi sengaja direduksi Hassan Hanafi dari Mu’tazilah. kedua, analisis atas realitas dunia muslim dari sisi pemikiran, social, politik dan ekonomi. Ketiga perlunya menentang peradaban Barat. Hal ini juga penting dilakukan mengingat Islam selalu mengekor pada Barat. Kondisi ini terbentuk lantara Islam diposisikan oleh Barat sebagai “the other” yang perlu diamati, diarahkan dan “modern”- kan. Dengan kata lain Islam dijadikan “objek”, sementara barat berposisi sebagai “subjek”. Dalam konteks ini pula, menurut Hassan Hanafie, Oksidentalisme menjadi penting. Jika diamati, gagasan Hanafi ini, tentu saja di elaborasi dari khawarij.

Hermeneutika Sosial Al Qur’an

Lebih lanjut, Hassan Hanafi menggagas hermeneutika social Al Qur’an, yakni dalam pengertian seperangkat metode intepretasi yang memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Upaya penggagasan ini berawal dari kritik terhadap tidak memadainya haemeneutika klasik, kemudian mengajukan sesuatu yang ia sebut “hermeneutika social” (al-manhaj al-ijtima’i fi at-tafsir) atau “metode tafsir tematik” (methode of thematic interpretation).

Jika dipahami, maka ada beberapa tahap dalam hermeneutika social Al Qur’an yang di gagas Hassan Hanafi. Pertama, Kritik Historis. Tujuannya untuk menjamin keaslian teks dalam sejarah. Dalam kritik histories, teks dijamin keasliaanya jika, pertama, teks tidak ditulis setelah melewati masa pengalihan secara lisan tetapi teks harus ditulis pada saat pengucapan dan ditulis secara inverbal (persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali). Kedua, adanya keutuhan teks. Dan ketiga Nabi atau Malaikat yang menyampaikan teks harus bersikap netral.

Tahap kedua adalah tahap proses pemahaman teks. Hal ini dapat dilakukan apabila penafsir tidak boleh dipengaruhi oleh dogma atau pemahaman-pemahaman yang ada, setiap fase dalam teks harus dipahami sebagai keseluruhan yang berdiri sendiri. Cara mengoprasikan tahap kedua sebagai berikut : pertama analisis linguistik. Kedua, analisis situasi sejarah (Asbab Al Nuzul) dan ketiga, generalisasi makna-makna yang dihasilkan dengan situasi luar, situasi kekinian. Dan tahap ketiga adalah tahap kritik praksis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh relevansinya konsep-konsep yang telah tercapai dan atau mengtahui penyimpangan praksis dari konsep-konsep yang telah terumuskan.

Wallahu a’lam bissawab.

1 Disampaikan dalam diskusi rutin korp GEMPA 2006 Rayon PMII Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga, pada jum’at, 18 Mei 2007.
2 Pmenatik adalah kader PMII Rayon Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Kini, selain sebagai Direktur CiRes (Centre for Interreligious Studies), juga sebagai Sekjend KSS (Komunitas Seniman Santri).